Feeds:
Pos
Komentar

PeKa Online-Jakarta, Beberapa waktu lalu, ketika manhaj dakwah ini mulai disebarkan di Indonesia sekitar tahun 1980-1990, perbincangan paling hangat disamping dakwah adalah wacana nikah (pertama). Wacana ini awalnya sekedar gurauan, namun lama kelamaan menguat dan ‘ditanggapi serius’ oleh para aktivis dakwah (kampus). Akhirnya wacana itu ‘melibas’ mereka. Mereka berbondong-bondong menikah ‘muda’.

Belakangan ini, wacana tersebut bertambah hangat dengan kehadiran Wacana Ta’addud alias Poligami. Wacana terakhir ini, rasanya, semakin lama semakin ‘mengental’. Saking kentalnya, konon, Dewan Syari’ah Partai Keadilan memandang perlu membuat Panduan Ta’addud.

Apa saja yang mengemuka seputar wacana ini ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim PeKa Online telah berbincang-bincang dengan sedikitnya 9 tokoh Partai Keadilan. Hasil bincang-bincang tersebut, insya Allah, kami hadirkan secara berseri mulai hari ini.

Pada bagian pertama ini kami suguhkan bincang-bincang dengan Ir. Untung Wahono, Ketua Departemen Politik, Sosial dan Keamanan DPP Partai Keadilan. Berikut petikannya. Menurutnya, poligami merupakan bagian dari hukum dan tradisi dalam Islam. Dalam Ihya Ulumuddin, Ghazali menyebutkan, jarang ditemui sahabat dan tabi’in yang tidak berpoligami. Jadi poligami merupakan hal yang biasa.

Lanjut Baca »

Anggota Komisi I DPR RI Untung Wahono berpendapat, perjanjian ekstradisi tersangka kasus korupsi oleh Pemerintah RI-Singapura tidak bisa diharapkan terlampau besar. Untung memperkirakan pasca ditandatanganinya perjanjian tidak akan banyak koruptor Indonesia yang lari ke Singapura bisa ditangkap.
“Itu (perjanjian) memang mempersempit gerak para koruptor. Tapi mereka pasti sudah lari ke negara-negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia”, katanya saat kunjungan massa reses anggota DPR di Bogor, beberapa waktu lalu.

Lanjut Baca »

Warga Kota Bogor meminta harga beras terus diturunkan hingga terjangkau oleh lapisan masyarakat yang paling bawah. Sekalipun sudah mulai turun, harga beras sekarang ini masih terasa mahal. Demikian diungkapkan salah seorang warga Kelurahan Tanah Baru Kota Bogor, saat kunjungan anggota DPR dari daerah pemilihan Kabupaten dan Kota Bogor Untung Wahono.

Dijelaskan Untung, permasalahan mahalnya harga beras memang menjadi dilema. Kalau harga beras dipatok terlalu rendah, yang menjadi korban petani. Kalau terlalu tinggi, masyarakat kecil yang bukan petani, yang menjadi korban.

Lanjut Baca »

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi dingin usul agar SBY membuat kontrak politik baru dengan parpol-parpol pendukung pemerintah. Usul ini dicurigai sekadar manuver lawan-lawan partai itu agar memperoleh tambahan jatah kursi menteri di kabinet.

“Usul reshuffle kabinet dan kontrak baru itu hanya manuver politik supaya kalau ada perombakan (kabinet), mereka dapat kursi tambahan,” kata Ketua DPP PKS Untung Wahono, kemarin.

Bekas Ketua Fraksi DPR DPR ini menilai, parpol-parpol yang terus mendesak agar SBY membuat kontrak politik karena baru mendukung pemerintah saat berada di tengah jalan. “Mereka ketemu di jalan dan kemudian mendukung. Saya sendiri tidak tahu apakah mereka membuat kontrak politik atau tidak,” katanya.

Lanjut Baca »

Fraksi-PKS Online: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang pembahasan terhadap RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan yang ditandatangani pada 27 Agustus 1997 di Jakarta dapat menjadi titik tolak bagi diselenggarakannya kerjasama pada bidang pertahanan dan keamanan diantara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina yang menguntungkan kedua pihak.

Lanjut Baca »

Pasukan TNI AU yang mengawal proyek pembangunan water training diRumpin disepakati ditarik dari lokasi proyek tersebut. Selanjutnya di lokasi itu hanya disisakan personel penjaga pos saja. Personel ini memang sudah ada jauh sebelum peristiwa bentrokan terjadi.
Menurut anggota Komisi I DPR Untung Wahono, penarikan pasukan tersebut merupakan salah satu butir kesepakatan Komisi I DPR dan KASAU saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Herman Prayitno dan jajarannya, Senin (19/2).

Lanjut Baca »

Fraksi-PKS Online: Sebagai bagian dari Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN maka hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara Filipina telah berlangsung sangat panjang baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan juga pertahanan keamanan. Sejarah mencatat penyebaran agama Islam dan kedatangan bangsa Spanyol telah membawa corak yang penting bagi kedua negara yang berimplikasi terhadap perjalanan kedua Negara dalam konteks kekinian.

Lanjut Baca »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.