Belakangan ini, wacana tersebut bertambah hangat dengan kehadiran Wacana Ta’addud alias Poligami. Wacana terakhir ini, rasanya, semakin lama semakin ‘mengental’. Saking kentalnya, konon, Dewan Syari’ah Partai Keadilan memandang perlu membuat Panduan Ta’addud.

Apa saja yang mengemuka seputar wacana ini ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim PeKa Online telah berbincang-bincang dengan sedikitnya 9 tokoh Partai Keadilan. Hasil bincang-bincang tersebut, insya Allah, kami hadirkan secara berseri mulai hari ini.

Pada bagian pertama ini kami suguhkan bincang-bincang dengan Ir. Untung Wahono, Ketua Departemen Politik, Sosial dan Keamanan DPP Partai Keadilan. Berikut petikannya. Menurutnya, poligami merupakan bagian dari hukum dan tradisi dalam Islam. Dalam Ihya Ulumuddin, Ghazali menyebutkan, jarang ditemui sahabat dan tabi’in yang tidak berpoligami. Jadi poligami merupakan hal yang biasa.

Namun dalam perkembangannya, masyarakat Islam terkena pengaruh budaya Barat/Kristen yang cenderung monogami sampai mati. Pengaruh ini demikian kuat. Tradisi monogami ini berjalan begitu panjang di masyarakat sehingga seolah-olah poligami itu sebuah penyimpangan sosial.

Selanjutnya, simak perbincangan kami berikut ini.

Tanya: Setelah monogami mentradisi sedemikian lama, bagaimana dengan pemahaman masyarakat mengenai poligami sekarang ?

Jawab: Saat ini pemahaman terhadap fitrah poligami di kalangan ummat Islam dan aktivis dakwah seringkali tidak tepat. Orang awam menganggap poligami adalah bentuk penyia-nyiaan atau penzaliman terhadap wanita.

Adapun di kalangan aktivis da’wah ada dua pemahaman. Pertama, menganggap poligami sebagai suatu langkah darurat yang lebih ditentukan oleh situasi krisis finansial. Orang yang berpoligami dianggap berkelebihan uang. Maksudnya, punya banyak uang kemudian poligami atau poligami karena banyak uang. Kedua, menganggap poligami itu sebagai simbol ke-ustadzan seseorang.

Tanya: Bagaimana sebaiknya menempatkan poligami saat ini ?

Jawab: Poligami hendaknya ditempatkan dalam kerangka da’wah sebagaimana menempatkan pernikahan pertama dalam kerangka dakwah. Demikian juga dalam keputusan poligami seyogyanya termasuk dalam keputusan dakwah yang 70%-nya ditentukan oleh para aktivis dakwah wanita

Tanya: Mengapa aktivis dakwah wanita ?

Jawab: Selama pola pikir kalangan aktivis wanita tidak dikerangkai oleh dakwah maka poligami akan menjadi sumber kerumitan dalam rumah tangga. Ia akan menganggap keinginan itu semata-mata keinginan seksual pihak lelaki atau dianggap sebagai tindakan lupa diri lelaki yang telah mapan terutama secara ekonomi.

Lebih jauh lagi, keputusan menyangkut poligami sebaiknya merupakan keputusan amal jama’i. Ini menyangkut sensitivitas dari kalangan aktivis dakwah wanita, baik yang sudah bersuami maupun yang belum.

Tanya: Apa yang dimaksud sensitif disini ?

Jawab: Peka terhadap persoalan-persoalan yang menimpa wanita yang membutuhkan poligami sebagai jalan keluarnya. Misalnya, ada seorang janda dari kalangan aktivis dakwah yang membutuhkan suami. Atau, adanya gadir-gadis yang karena satu dan lain hal tidak kuat menanggung beban tidak menikah sehingga menyalahkan jama’ah dakwahnya.

Meskipun jodoh itu ketentuan Allah sebagaimana ketentuan nasib lainnya, namun bukan berarti jama’ah dakwah berlepas tangan dalam memikirkannya baik dari kalangan lelaki maupun wanita. Masalah ini terkait erat dengan pemikiran dakwah secara keseluruhan. Namun sangat riskan apabila aktivis dakwah lelaki yang mengambil inisiatif dalam masalah ini.

Pernahkah para aktivis wanita membahas hal ini? kemudian (dari pembahasan itu) menghasilkan keputusan: salah seorang suami mereka bertanggungjawab menikahi wanita tersebut?

Sejauh ini, hampir tidak pernah terjadi bahwa keputusan poligami merupakan hasil keputusan syuro dari para aktivis dakwah wanita. Mungkin hal ini dipandang tidak perlu oleh realitas yang berkembang sekarang. Yang terjadi sekarang ini, seolah-olah, poligami adalah keputusan dari pihak lelaki sebagai keinginan individual.

Tanya: Jika demikian bisakah diartikan bahwa wanita itu sengsara karena sikap wanita juga ?

Jawab: Kasarnya begitu. Namun yang jelas, solidaritas wanita diuji dalam masalah poligami. Apakah ia akan membiarkan seseorang (wanita) menjadi tua kemudian tidak produktif ? menyerahkan permasalahan (mencari suami) pada diri wanita itu sendiri ?

Dalam masalah ini yang paling berperan dalam hal menentukan arah poligami adalah mereka (syuro aktivis dakwah wanita). Merekalah yang berperan dalam menentukan apakah poligami yang berkembang itu ‘poligami amal jamai’ atau ‘poligami fardhi’. Walaupun memang kalau dari tinjauan syari’at, ketentuannya tidak sekaku itu.

Yang perlu menjadi catatan, poligami jangan dihindarkan dan jangan juga dipaksakan. Jangan dihindarkan dalam arti, jangan menyerahkan tanggungjawab semata kepada para bujangan. Jangan dipaksakan dalam arti, kalau bisa menikahkan wanita sebagai istri pertama mengapa harus menjadi istri kedua. Karena walaubagaimanapun, tanggungjawab lelaki akan berbeda antara satu istri dengan 2 istri atau lebih.

Tanya: Sekarang ini anda melihat fenomena apa saat seorang aktivis dakwah berpoligami ?

Jawab: Situasi sosial di kalangan aktivis dakwah berjalan tidak normal. Setiap ada yang berpoligami selalu menjadi perbincangan yang kontroversial. Misal penyebutan istilah-istilah: ‘tidak tahu berterima kasih kepada istri’, ‘lupa asal-usul’, ‘pemberani’, ‘nekat’, dan lain-lain. Istilah-istilah ini tidak akan muncul bila poligami merupakan keputusan syuro. (jos)

Diambil dari: PeKa Online

Kendati demikian, dia mengakui ditandatanganinya perjanjian ini sebagai langkah maju diplomasi Pemerintah RI. Meski sebenarnya, upaya ke arah perjanjian ekstradisi sudah dirintis sejak tahun 1974. Namun, baru tahun 2005, Singapura bersedia duduk dalam meja perundingan.

Proses perundingan berlangsung alot selama rentang tahun 2005-2007. “Yang paling alot soal kejahatan korupsi dan pencucian uang”, ungkapnya.

Melunaknya sikap Singapura, jelas dia, karena perjanjian ekstradisi dibarengi dengan perjanjian kerjasama pertahanan dalam penggunaan wilayah negara. Singapura memiliki peralatan tempur yang banyak dan canggih tetapi tidak bisa digunakan dalam latihan karena wilayahnya yang sempit.

Dia mencontohkan, pesawat tempur Singapura baru berlatih horizontal selama 3 menit saja sudah melanggar batas teritorial negara lain. Keruan saja, yang bisa Singapura lakukan sebatas berlatih ke atas dan ke bawah saja.

Dengan disepakatinya perjanjian ekstradisi tersebut, Singapura merasa lebih leluasa dalam mengasah kemampuan tempurnya. Pihak Indonesia juga mengambil manfaat dari kerjasama pertahanan ini. “Setidaknya Indonesia bisa ikut menggunakan peralatan canggih yang dimiliki Singapura”, pungkasnya. (mca)

Dijelaskan Untung, permasalahan mahalnya harga beras memang menjadi dilema. Kalau harga beras dipatok terlalu rendah, yang menjadi korban petani. Kalau terlalu tinggi, masyarakat kecil yang bukan petani, yang menjadi korban.

“Yang bisa menjembatani keduanya adalah program raskin (beras untuk orang miskin) yang dijual Rp.1000 per kg”, jelas aleg PKS itu, melalui pesan elektronik, Rabu (2/5).Program raskin, lanjut dia, dikelola oleh Pemerintah Daerah yang diawasi oleh DPRD setempat. AdapunDPR bertugas mengawasi jalannya pengaturan beras ke masyarakat oleh Bulog.

Dalam kunjungan tersebut, masyarakat sempat mengeluhkan rendahnya kualitas raskin yang diberikan. Agar bisa dimakan, beras raskin harus dicampur dengan beras yang beli di warung. Perbandingannya, 5 liter beras raskin dicampur dengan 3 liter beras warung.

Selain itu, jika dibandingkan dengan warga yang miskin, beras tersebut jumlahnya sangat tidak mencukupi. Banyaknya beras yang diterima juga tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pada karung ukuran 20 kilogram saja paling banyak hanya berisi beras 18 kilogram.

Selain soal beras, warga juga memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan berbagai keluhan seperti, tersendatnya pembangunan jembatan yang menghubungkan Tanah Baru dan Cimahpar, permintaan agar dibangun DAM penampungan air untuk mencukupi kebutuhan air warga, pengangguran, pembuatan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), pasen DBD yang katanya gratis tetapi faktanya bayar, dan kemacetan lalu lintas di Kota Bogor. (mca)

“Usul reshuffle kabinet dan kontrak baru itu hanya manuver politik supaya kalau ada perombakan (kabinet), mereka dapat kursi tambahan,” kata Ketua DPP PKS Untung Wahono, kemarin.

Bekas Ketua Fraksi DPR DPR ini menilai, parpol-parpol yang terus mendesak agar SBY membuat kontrak politik karena baru mendukung pemerintah saat berada di tengah jalan. “Mereka ketemu di jalan dan kemudian mendukung. Saya sendiri tidak tahu apakah mereka membuat kontrak politik atau tidak,” katanya.

Sikap berbeda ditunjukkan empat parpol yang sejak awal mengusung SBY-Kalla sebagai capres dan cawapres. Keempat parpol itu yakni Partai Demokrat, PKS, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia.

Menurut Untung, keempat parpol ini relatif tak pernah meributkan soal kontrak politik maupun reshuffle kabinet. “Keempat parpol ini sudah sejak awal mendukung SBY-Kalla. Pembagian kekuasaan dalam politik sudah dilaksanakan dari dulu. Meskipun hasilnya tidak 100 persen seperti yang diharapkan,” katanya.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, PKS merasa tak perlu membuat kontrak politik dengan parpol lain yang kini juga mendukung pemerintah SBY. Alasannya ketika awal mengusung SBY sebagai capres, PKS juga tak pernah mengikat kontrak dengan Demokrat, PBB dan PKPI. “PKS hanya membuat kontrak politik dengan SBY dan Jusuf Kalla. Jadi tidak ada hubungan dengan parpol-parpol lain,” katanya

Untung menjelaskan bahwa dukungan PKS terhadap pemerintah SBY tak berubah sepanjang keduanya tak melanggar kontrak politik yang sudah dibuat. PKS, kata dia, masih bisa mentolerir pemerintah SBY meskipun kinerja tim ekonomi belum memuaskan.

Dia membeberkan sejumlah alasan mengapa parpol berlambang bulan sabit, padi dan kapas tetap mendukung pemerintah. Masyarakat masih cukup puas dengan kebebasan berpendapat dan kebebasaan beragama saat ini. Ketidakpuasan terhadap pemerintah SBY hanya ditunjukkan dalam dua hal, yakni masih tingginya harga barang dan jasa, serta lapangan kerja yang semakin sulit.

“Kita memandang hal itu masih bisa diperbaiki. Makanya kita meminta agar dilakukan evaluasi terhadap pemerintah. Tetapi secara keseluruhan kinerja pemerintah masih dalam toleransi. Makanya Majelis Syuro memutuskan tak menarik dukungan,” tandasnya.

Meski begitu, Untung tak berani menjamin bahwa sikap PKS yang mendukung pemerintah ini akan berlangsung sampai 2009. “Kalau SBY melanggar kontrak politik. Maka saat itu pula kita putuskan menarik dukungan,” katanya. Salah satu hal yang bisa membuat PKS menarik dukungan adalah jika pemerintah membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Sebelumnya, Partai Golkar kerap mengusulkan agar SBY membentuk koalisi permanen parpol pendukung pemerintah. Koalisi ini akan dimotori Partai Golkar dan Partai Demokrat. Di Golkar dan Demokrat, parpol-parpol yang juga memiliki kursi di kabinet diminta menentukan pilihan: menjadi pendukung setia; atau menjadi oposisi. Mereka tak boleh lagi menjadi parpol abu-abu.

Sementara, Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengusulkan agar SBY perlu membuat kontrak politik baru dengan parpol-parpol pendukung pemerintah. Alasannya, pemerintah itu belum stabilitas dalam menjalankan tugasnya hingga 2009. Untuk itu, parpol-parpol diminta komitmennya untuk secara tegas mendukung pemerintah. “Bentuk komitmennya dengan melakukan kontrak politik baru. Bulan madu kontrak politik koalisi yang kemarin sudah berakhir,” katanya.

Rakyat Merdeka

Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Atas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama dibidang Pertahanan dan Keamanan
(Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines on Cooperative Activities in The Field
of Defense and Security)

Disampaikan oleh : Ir. Untung Wahono M.Si
No. Anggota : A-259

Bismillahirrohamirrohim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang Kami Hormati, Pimpinan dan Anggota DPR RI
Yang Kami Hormati, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan
Yang Kami Hormati, para wartawan
Yang kami Hormati , hadirin sekalian

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melancarkan pembahasan rancangan undang-undang ini melalui nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang melalui risalahnya telah memadukan kehidupan di antara suku-suku dan bangsa-bangsa di dunia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang pembahasan terhadap RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan yang ditandatangani pada 27 Agustus 1997 di Jakarta telah berlangsung dengan baik dan mengedepankan saling pengertian. Pembahasan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Kita berharap terselesaikannya RUU ini dapat menjadi titik tolak bagi diselenggarakannya kerjasama pada bidang pertahanan dan keamanan diantara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina yang menguntungkan kedua pihak.

Meskipun terjadi pembahasan yang relatif cukup alot pada satu dua pasal yang terkait dengan penyesuaian atas perubahan politik, terutama yang terjadi di Indonesia akibat reformasi 1998, namun sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial yang kemudian menghambat pembahasan ini. Penjelasan atas perubahan yang terjadi atas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia penting untuk dicantumkan untuk menjadi dasar bekerja pihak-pihak yang terlibat di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa penandatangan dari pihak Indonesia pada persetujuan tersebut adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Hadirin yang Kami Hormati,

Sebagaimana Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian antara Indonesia dengan Filipina tersebut perlu diratifikasi. Ratifikasi DPR akan berimplikasi pada mulai diberlakukannya poin-poin persetujuan tersebut di tingkat operasional.

Persetujuan kerjasama antara badan pertahanan keamanan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina melingkupi pendidikan dan latihan bersama, pelaksanaan operasi di daerah perbatasan, pengembangan sumberdaya manusia bidang pertahanan dan keamanan, pengembangan kemampuan kerjasama operasi dan logistic, komunikasi dan teknologi informasi serta penelitian, pengembangan, produksi, modernisasi dan alih teknologi pertahanan.

Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan sangat penting bagi negara kita, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan khusus seperti peningkatan teknologi militer, penanggulangan masalah embargo persenjataan, kontra terorisme, masalah separatisme dan lainnya. Hal ini tentu akan dirinci lebih lanjut penanganannya melalui Komite Bersama yang mudah-mudahan segera dapat terbentuk setelah diratifikasinya persetujuan antara Indonesia dan Filipina ini.

Meskipun terpaut hampir satu dekade, namun ratifikasi ini tetap relevan untuk dilanjutkan karena perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, sebagaimana juga terjadi di Filipina, secara substansi tidak mengubah materi persetujuan ini. Banyak klausul yang bersifat sangat umum sehingga Komite Bersama yang akan dibentuk dapat menguraikan dan mengimplementasikannya secara fleksibel. Komite Bersama mempunyai tugas mengkaji dan mengidentifikasi bidangkerjasama, memprakarsai dan mengusulkan kegiatan bersama, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan yang telah disetujui, serta memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan persetujuan tersebut.

Akhirnya, dengan mengucapkan bismillah dan tawakal kepada Allah, Fraksi PKS menyatakan dapat MENYETUJUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN UNTUK DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 23 Shafar 1428 H
13 Maret 2007 M

PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si

No. Angg. : A-265

Sekretaris, MUSTAFA KAMAL, SS

No. Angg. : A-248

“Komisi I DPR juga akan memfasilitasi penyelesaian kasus Rumpin dengan melibatkan warga setempat, TNI AU, Pemda Kabupaten Bogor, LAPAN dan Badan Pertanahan Nasional,” papar Untung.

Sebelum ada kesepakatan, lanjut Untung, KASAU setuju tidak akan melanjutkan proyek pembangunan water training tersebut. Disarankan, agar TNI AU menempuh jalur hukum atas penolakan mereka terhadap Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/194/2003 tentang Penetapan Lahan di Rumpin yang diperuntukan bagi Pemda Kabupaten Bogor, LAPAN, Pemerintah Desa Sukamulya dan para penggarap.

Dalam rapat tersebut, aleg PKS asal Jawa Barat itu juga menanyakan seputar insiden penembakan oknum TNI AU. Dia menduga penembakan itu dilakukan atas perintah atasan atau inisiatif oknum bersangkutan.

“KASAU menyatakan tidak ada perintah menembak. Perintahnya adalah pendekatan secara persuasif. Tapi dia berjanji akan menindak aparatnya yang telah berbuat di luar perintah,” jelasnya. (mca)

Pandangan dan Pendapat
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
atas Rancangan Undang-Undang tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan dan Keamanan

Disampaikan oleh: Ir. H. Untung Wahono, M. Si
Nomor Anggota: A – 259  

Bismillahirrohamirrohim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang Kami Hormati, Pimpinan Komisi I dan Anggota Komisi I DPR RI
Yang Kami Hormati, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI
Yang Kami Hormati, para wartawan
Yang kami Hormati , hadirin sekalian

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat keimanan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat membahas suatu persetujuan antar negara yang sangat penting ini.

Shalawat serta salam kepada teladan ummat manusia, Nabi Muhammad Saw, yang telah menyebarkan risalahnya di antara suku-suku dan bangsa-bangsa di dunia.

Sebagai bagian dari Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN maka hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara Filipina telah berlangsung sangat panjang baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan juga pertahanan keamanan. Sejarah mencatat penyebaran agama Islam dan kedatangan bangsa Spanyol telah membawa corak yang penting bagi kedua negara  yang berimplikasi terhadap perjalanan kedua Negara dalam konteks kekinian.

Hadirin yang Kami Hormati,

Pada tanggal 27 Agustus 1997 telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security) di Jakarta.

Sebagaimana Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian antara Indonesia dengan Filipina tersebut perlu diratifikasi.  Sebab ratifikasi akan berimplikasi pada mulai diberlakukannya poin-poin persetujuan tersebut di tingkat operasional.

Proses persetujuan ini hingga akhirnya ditandatangani pun memakan waktu kurang lebih 10 tahun lamanya. Sehingga dalam berbagai aspek banyak keadaan yang telah banyak berubah.  Di Indonesia sendiri reformasi telah bergulir dan salah satunya membawa implikasi kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan mengembali fungsi pokok Pertahanan Negara dibawah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia dan Penanggung jawab Keamanan Negara dibawah tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Demikian pula dengan jabatan Menteri Pertahanan Keamanan telah disederhanakan Menteri Pertahanan saja.

Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan sangat penting bagi negara kita, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan khusus seperti peningkatan teknologi militer, penanggulangan masalah embargo persenjataan, kontra terorisme, masalah separatisme dan lainnya.  Hal ini tentu akan dirinci lebih lanjut penanganannya melalui Komite Bersama yang mudah-mudahan segera dapat terbentuk setelah diratifikasinya persetujuan antara Indonesia dan Filipina ini.

Meskipun terpaut hampir satu dekade, namun ratifikasi ini tetap relevan untuk dilanjutkan karena perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, sebagaimana juga terjadi di Filipina, secara substansi tidak mengubah materi persetujuan ini. Meskipun banyak klausul yang masih bersifat sangat umum namun mungkin kiranya uraian dan implementasinya bisa sangat fleksibel diterjemahkan oleh Komite Bersama.

Akhirnya, FPKS menyatakan setuju untuk membahas RUU tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan dan Keamanan ini.  Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 15 Februari 2007
Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua, Drs H Mahfudz Siddiq, Msi, A-265                                                                          

Sekretaris, Mustafa Kamal, SS, A-248 

“MoU itu perlu ditinjau ulang. Menteri perlu mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan persoalan-persoalan IT di Indonesia,” ujar Untung di Jakarta, Selasa (30/1).

Untung menilai, jajaran pemerintah tidak kompak dalam menjalankan program-programnya. Antara satu menteri dengan menteri lainnya terlihat tidak bersinergi. Hal itu bisa dilihat dari belum adanya keterpaduan dalam rencana strategis jangka panjang pengembangan IT di Indonesia.

“Yang memadukan program-program antardepartemen atau lintas bidang belum ada,” tandasnya.

Dia mencontohkan, Menristek sebenarnya telah mengembangkan program IGOS, sebuah peranti lunak personal komputer buatan dalam negeri. Namun, ternyata program tersebut tidak tercantum dalam rencana strategis jangka panjang Dewan TIK Nasional, dewan yang bertanggung jawab mengembangkan IT di Indonesia.

Alasan Menkominfo yang menyatakan, dilakukannya kerjasama dengan Microsoft, dalam rangka menghindari tuduhan bahwa Indonesia negeri pembajak, menurut Untung, bisa diterima. Pemerintah menginginkan setidaknya di instansi pemerintahan tidak menggunakan software ilegal.

Namun dia menyayangkan, alasan Menkominfo yang menyatakan program IGOS speed-nya sangat lambat. Penilaian seperti ini sangat disayangkan, karena program open source system mestinya didukung. Bukan karena alasan IGOS lambat, lalu langsung lari ke Microsoft.

“Seharusnya, pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu jalannya program IGOS, hingga beberapa tahun ke depan. Ini kan terkesan Menristek ditinggal, padahal mereka satu atap dalam pemerintahan. Tapi MoU itu sendiri tidak mengikat,” paparnya. (mca)

“Kita semua tahu senjata ini mematikan, menimbulkan penderitaan kemanusiaan, dan merugikan,” kata Untung saat membacakan pandangan FPKS tentang RUU Konvensi Internasional tentang Anti Ranjau di Ruang Komisi I DPR, Selasa (28/11) di Jakarta.

Untung mengatakan, meratifikasi konvensi tersebut sejalan dengan politik hukum Indonesia yang telah meratifikasi empat Konvensi Jenewa dalam UU No.59/1958. Hal ini juga sejalan dengan tujuan politik luar negeri Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana telah ditunjukkan pada proses demining di Kamboja (1996) dan di Kongo (2003-saat ini).

Fakta membuktikan anak-anak di daerah bekas konflik atau perang sering menjadi korban terbesar, seperti di Kamboja. Penempatan senjata ini pada area yang tidak terbatas berpotensi besar mencederai, melukai bahkan membunuh siapapun yang mengenainya. Umumnya, mereka tidak menyadari keberadaan senjata itu.

“Agar korban tidak bertambah luas penting meneguhkan komitmen kita untuk melarang, produksi, pemanfaatan, penimbunan dan mendorong pemusnahan ranjau darat,” tandasnya.

Selain ratifikasi ini juga sejalan dengan semangat masyarakat internasional yang melihat dampak buruk penggunaan ranjau, dia berpendapat langkah ratifikasi itu akan mengangkat citra Indonesia, sebagai bangsa yang cinta damai dan mencintai nilai-nilai kemanusiaan.

Kendati demikian, penting bagi Pemerintah RI memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman dari luar. Pemerintah perlu mempersiapkan pengganti fungsi senjata ranjau dengan senjata yang lain dalam operasi-operasi militer.

“Kita memiliki wilayah laut yang luas, yang dengan mudah musuh masuk dari arah mana saja. Bagaimana pun senjata ini efektif dalam menahan laju masuknya musuh ke dalam wilayah kedaulatan dan pertahanan kita,” paparnya.

Selain meminta dan mengkampanyekan penghapusan senjata ranjau darat, Untung juga memenadang perlu dihapuskannya senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir yang dimiliki negara-negara superpower. “Mereka (negara-negara superpower) cenderung mengedepankan penggunaan kekerasan dan perang untuk mencapai tujuan politiknya. Mereka suka mengintervensi urusan dalam negeri dan kedaulatan negara lain.(mca)

Yang termasuk badan pemerintah, jelas dia, seperti DPR, MPR, lembaga yudikatif. Badan bukan nonpemerintah, seperti LSM, organisasi kemasyarakatan, atau partai politik. Melalui RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) publik diberi jaminan memperoleh hak infromasinya dengan proses yang mudah, sederhana dan cepat.

Ada kewajiban bagi badan-badan publik itu mengeluarkan informasi tertentu secara segera, seperti informasi bencana alam dan keadaan darurat. Selain itu, informasi yang bersifat rutin juga perlu diketahui publik, seperti anggaran departemen, atau laporan keuangan lembaga nonpemerintah seperti LSM atau partai politik.

Meski demikian, ada pengecualian terkait informasi tertentu yang dianggap menyangkut kemanan negara atau kemanan sebuah perusahaan dan badan publik tertentu. Bisa juga menyangkut infromasi yang karena pertimbangan-pertimbangan tertentu harus dikemukakan oleh badan publik tersebut, tetapi belum bisa dikemukakan saat itu.

Bila terjadi sengketa terkait informasi publik, seperti ada satu pihak menganggap sebuah infromasi sebagai informasi publik, tetapi oleh pihak yang lembaganya diminta informasi dianggap tidak teramsuk bagian dari informasi publik. Terkait perbedaan pandangan ini akan diselesaikan oleh badan infromasi publik.

“Tetapi kita berharap yang akan datang hal-hal yang sudah menjadi hak publik untuk mengetahuinya tidak ditutupi lagi atau menjadi kontroversi,” tutur Untung.

Dalam hal pemberantasan korupsi, kata Untung, ketika ada pejabat tertentu yang ditetapkan sebagai tersangka, dan ingin diketahui data rekening pribadinya tidak serta-merta termasuk dalam informasi yang perlu diketahui publik. Hal ini di luar konteks RUU KMIP. Tetapi telah menjadi wewenang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Suatu badan yang diberi wewenang memeriksa data rekening pribadi orang yang menjadi tersangka atau dicurigai melakukan korupsi. (mca)