Solidaritas Wanita Diuji dalam Poligami

PeKa Online-Jakarta, Beberapa waktu lalu, ketika manhaj dakwah ini mulai disebarkan di Indonesia sekitar tahun 1980-1990, perbincangan paling hangat disamping dakwah adalah wacana nikah (pertama). Wacana ini awalnya sekedar gurauan, namun lama kelamaan menguat dan ‘ditanggapi serius’ oleh para aktivis dakwah (kampus). Akhirnya wacana itu ‘melibas’ mereka. Mereka berbondong-bondong menikah ‘muda’.

Belakangan ini, wacana tersebut bertambah hangat dengan kehadiran Wacana Ta’addud alias Poligami. Wacana terakhir ini, rasanya, semakin lama semakin ‘mengental’. Saking kentalnya, konon, Dewan Syari’ah Partai Keadilan memandang perlu membuat Panduan Ta’addud.

Apa saja yang mengemuka seputar wacana ini ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim PeKa Online telah berbincang-bincang dengan sedikitnya 9 tokoh Partai Keadilan. Hasil bincang-bincang tersebut, insya Allah, kami hadirkan secara berseri mulai hari ini.

Pada bagian pertama ini kami suguhkan bincang-bincang dengan Ir. Untung Wahono, Ketua Departemen Politik, Sosial dan Keamanan DPP Partai Keadilan. Berikut petikannya. Menurutnya, poligami merupakan bagian dari hukum dan tradisi dalam Islam. Dalam Ihya Ulumuddin, Ghazali menyebutkan, jarang ditemui sahabat dan tabi’in yang tidak berpoligami. Jadi poligami merupakan hal yang biasa.

Jangan Harap Lebih Perjanjian Ekstradisi Singapura

Anggota Komisi I DPR RI Untung Wahono berpendapat, perjanjian ekstradisi tersangka kasus korupsi oleh Pemerintah RI-Singapura tidak bisa diharapkan terlampau besar. Untung memperkirakan pasca ditandatanganinya perjanjian tidak akan banyak koruptor Indonesia yang lari ke Singapura bisa ditangkap.
“Itu (perjanjian) memang mempersempit gerak para koruptor. Tapi mereka pasti sudah lari ke negara-negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia”, katanya saat kunjungan massa reses anggota DPR di Bogor, beberapa waktu lalu.

Warga Bogor Keluhkan Harga Beras

Warga Kota Bogor meminta harga beras terus diturunkan hingga terjangkau oleh lapisan masyarakat yang paling bawah. Sekalipun sudah mulai turun, harga beras sekarang ini masih terasa mahal. Demikian diungkapkan salah seorang warga Kelurahan Tanah Baru Kota Bogor, saat kunjungan anggota DPR dari daerah pemilihan Kabupaten dan Kota Bogor Untung Wahono.

Dijelaskan Untung, permasalahan mahalnya harga beras memang menjadi dilema. Kalau harga beras dipatok terlalu rendah, yang menjadi korban petani. Kalau terlalu tinggi, masyarakat kecil yang bukan petani, yang menjadi korban.

Kontrak Politik Baru, PKS Dingin

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi dingin usul agar SBY membuat kontrak politik baru dengan parpol-parpol pendukung pemerintah. Usul ini dicurigai sekadar manuver lawan-lawan partai itu agar memperoleh tambahan jatah kursi menteri di kabinet.

“Usul reshuffle kabinet dan kontrak baru itu hanya manuver politik supaya kalau ada perombakan (kabinet), mereka dapat kursi tambahan,” kata Ketua DPP PKS Untung Wahono, kemarin.

Bekas Ketua Fraksi DPR DPR ini menilai, parpol-parpol yang terus mendesak agar SBY membuat kontrak politik karena baru mendukung pemerintah saat berada di tengah jalan. “Mereka ketemu di jalan dan kemudian mendukung. Saya sendiri tidak tahu apakah mereka membuat kontrak politik atau tidak,” katanya.

FPKS Dukung Disahkannya RUU Kerjasama Bidang Hankam RI-Filipina

Fraksi-PKS Online: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang pembahasan terhadap RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan yang ditandatangani pada 27 Agustus 1997 di Jakarta dapat menjadi titik tolak bagi diselenggarakannya kerjasama pada bidang pertahanan dan keamanan diantara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina yang menguntungkan kedua pihak.

Pasukan TNI Ditarik dari Rumpin

Pasukan TNI AU yang mengawal proyek pembangunan water training diRumpin disepakati ditarik dari lokasi proyek tersebut. Selanjutnya di lokasi itu hanya disisakan personel penjaga pos saja. Personel ini memang sudah ada jauh sebelum peristiwa bentrokan terjadi.
Menurut anggota Komisi I DPR Untung Wahono, penarikan pasukan tersebut merupakan salah satu butir kesepakatan Komisi I DPR dan KASAU saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Herman Prayitno dan jajarannya, Senin (19/2).

FPKS Setuju RUU Persetujuan Kerjasama Bidang Hankam RI-Filipina

Fraksi-PKS Online: Sebagai bagian dari Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN maka hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara Filipina telah berlangsung sangat panjang baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan juga pertahanan keamanan. Sejarah mencatat penyebaran agama Islam dan kedatangan bangsa Spanyol telah membawa corak yang penting bagi kedua negara yang berimplikasi terhadap perjalanan kedua Negara dalam konteks kekinian.

MoU dengan Microsoft Tidak Mengikat

Heboh kasus Microsoft merupakan bukti ketidakkompakan di jajaran kabinet pemerintahan. Memorandum of Understanding (MoU) antara Menkominfo dengan Microsoft dalam penggunaan peranti lunak (software) perusahaan itu dianggap ’menelikung’ Program IGOS yang tengah digulirkan Menristek.
Tak kurang, heboh kasus Microsoft mendapatkan perhatian dari kalangan anggota DPR. Salah seorang anggota Komisi DPR Bidang Informasi Untung Wahono meminta Menkominfo meninjau kembali MoU dengan perusahaan software personal komputer (PC) asal Amerika itu.

RUU Anti Ranjau Hindari Korban Sipil di Daerah Konflik

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mendukung disahkannya. Menurut FPKS, ranjau darat terbukti menimbulkan kerusakan tidak hanya pada pihak yang berperang, tapi pada penduduk sipil.Kendatin demikian, penghapusan ranjau darat perlu diperkuat dengan persiapan sistem pertahanan dan keamanan yang memadai.
Anggota Komisi I DPR FPKS Untung Wahono menyatakan, penghapusan ranjau darat bisa mengurangi dampak negatif bagi masyarakat sipil di daerah konflik atau perang. Ranjau darat tidak hanya menimbulkan kerusakan pada pihak yang berperang, namun juga terhadap masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi sebagaimana Konvensi Jenewa tentang hukum humaniter.

LSM dan Parpol Termasuk Objek Informasi RUU KMIP

Badan atau lembaga pemerintah dan non pemerintah bagian dari objek informasi yang publik perlu mengetahui terkait hal-hal tertentu yang dianggap informasi publik. Segala kontroversi menyangkut perlu tidaknya publik mengakses informasi dari suatu lembaga diputuskan Badan Informasi Publik.
Memang belum disepakati apa yang dimaksud badan-badan publik. Yang telah pasti disepakati, yaitu badan publik milik pemerintah dan badan non pemerintah yang berinteraksi dengan publik. “Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan-badan itu,” tandas anggota Komisi I DPR Untung Wahono, di ruang kerjanya, Rabu (11/10) di Jakarta.